Penanggulangan HIV-AIDS di Lapas/Rutan

Studi NAPI
Membongkar Borok Pengebiri Hak Napi
Hidup berimpitan di dalam ruang tahanan membuat sadar aktor senior Roy Marten. Bintang yang terkenal pada 1980-an ini merasakan ada yang salah yang dialami rekan-rekannya sesama narapidana. Yakni soal paradigma pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP) di Indonesia. Ujungnya, jumlah tahanan selalu melebihi daya tampung LP alias over-capacity.
Contoh nyata adalah LP Cipinang tempat Roy menjalani hukuman selama sembilan bulan akibat penyalahgunaan narkotika. LP yang hanya muat untuk 1.200 narapidana nyatanya dijejali lebih dari 4.000 orang. Hal yang sama dirasakan mantan narapidana, Sussongko Suhardjo. Mantan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ini menjalani hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.
Rutan Salemba, yang kapasitasnya tak sampai 1.000 orang, dijejali 4.200 tahanan. Akibatnya, aula rutan terpaksa disulap menjadi sel massal. Kondisi ini mendorong Roy, Sussongko, dan Rahardi Ramelan, mantan Kepala Badan Urusan Logistik, dan beberapa mantan narapidana lainnya membentuk Persatuan Narapidana Indonesia (Napi).
Lembaga itu dideklarasikan pada 17 September 2006 oleh 45 narapidana. Lewat lembaga ini, para napi dan mantan napi mencoba mendobrak paradigma pengelola LP yang berakibat membludaknya jumlah tahanan melebihi kapasitas LP. Mereka lantas melakukan studi untuk menelaah penyebab terjadinya over-capacity itu. Studi ini selesai Mei lalu.
Akhir Juni lalu, Napi menyampaikan hasil studi itu ke Komisi III DPR. Dalam kesimpulan studi yang disampaikan ke DPR ini, Napi menyebutkan, terjadinya over-capacity itu akibat paradigma yang dianut pengelola LP, yaitu menahan narapidana selama mungkin di penjara. Paradigma ini dijalankan lewat pengebirian hak-hak narapidana dengan aturan-aturan yang mempersulit napi memperoleh hak untuk menghirup udara bebas.
Hak-hak napi, seperti hak asimilasi (pembauran tahanan ke lingkungan masyarakat), cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, dikebiri lewat aturan semacam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999. Soal pembebasan bersyarat (PB), misalnya. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12/1995 disebutkan, PB bisa diberikan setelah napi menjalani dua pertiga masa hukuman dikurangi jumlah remisi.
Syarat itu diubah melalui SK Menteri Kehakiman tersebut, sehingga napi baru bisa mendapat PB setelah menjalani dua pertiga masa tahanan, tapi dihitung sejak keputusan pidananya berkekuatan hukum tetap. Lazim selama ini, masa tahanan dihitung semenjak seseorang ditahan ketika menjalani pemeriksaan. Dan yang dimaksud telah menjalani dua pertiga masa tahanan itu tidak boleh kurang dari sembilan bulan.
Akibatnya, tahanan yang masa hukumannya kurang dari setahun (napi kelas B2A) tidak berhak mendapat pembebasan bersyarat. Karena dua pertiga masa tahanan napi kelas ini hanya delapan bulan. Karena itu, Napi menilai SK Menteri Kehakiman itu bertentangan dengan UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan, dan harus dicabut.
Pasalnya, dengan aturan yang mempersulit hak-hak napi itu, jumlah tahanan yang keluar tidak seimbang dengan yang masuk. "Karena yang keluar sedikit dan yang masuk semakin banyak, terjadilah over-capacity," kata Sussongko Suhardjo kepada Gatra. Selain itu, dalam pandangan Napi, paradigma itu juga melanggar hak asasi napi sekaligus merugikan negara karena harus menyediakan makanan dalam jangka waktu lebih lama.
Berbeda dengan Indonesia, di negara maju seperti Amerika Serikat, para napi rata-rata hanya menjalani setengah dari hukumannya di penjara. Sisanya, menurut kajian Napi, pembinaan dilakukan di luar penjara. Hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa napi nantinya kembali ke masyarakat. Karena itu, agar cepat bisa berbaur, pembinaan di luar penjara juga dilakukan.
Sussongko pernah mengalami pengebirian hak-haknya sebagai napi selama 19 bulan menjalani masa tahanan terkait kasus suap di KPU. Ketika masih di penjara, kata Sussongko, dia pernah menerima surat putusan asimilasi. Namun SK itu tidak pernah dilaksanakan sampai masa penahanannya berakhir. "Tidak pernah ada alasan kenapa hak itu tidak pernah dilaksanakan. Di penjara, semua itu tidak ada alasan," kata Sussongko.
Sussongko tidak sendirian mengalami hal buruk itu. Menurut dia, jika pembebasan bersyarat dan asimilasi dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat berdampak pada pengurangan jumlah penghuni. "Berkurangnya penghuni LP akan menyebabkan berkurangnya pungutan terhadap napi," tutur Sussongko. Sudah menjadi rahasi umum, jika ingin mendapat fasilitas yang layak di LP, napi harus membayarnya dengan jumlah uang tertentu.
Karena itu, juru bicara NAPI, Roy Marten, menyatakan bahwa praktek-praktek menahan napi selama mungkin dalam penjara mesti diakhiri. Tuntutan ini, kata Roy, tidak berlebihan. "Kami hanya ingin undang-undang dan peraturan dilaksanakan sebagaimana mestinya," tuturnya. Dengan begitu, Napi ingin menjamin tidak ada lagi hak-hak narapidana yang dilanggar tanpa alasan jelas.
Seruan Napi itu mendapat tanggapan positif dari Komisi III DPR-RI. Menurut anggota Komisi III DPR, Arbab Paproeka, hasil studi yang disampaikan NAPI itu adalah masukan positif bagi perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia. "Kami akan sampaikan itu dalam rapat kerja dengan pihak Departemen Hukum dan HAM (Depkum HAM) nanti," tuturnya. Selain itu, kata Arbab, pihaknya juga akan membahas hasil studi itu dengan pihak terkait, seperti kejaksaan dan kepolisian.
Namun, untuk membuat perbaikan-perbaikan sesuai masukan Napi, menurut Arbab, langkahnya memang tidak mudah. Masalahnya, untuk perbaikan itu diperlukan pembenahan terhadap produk hukum menyangkut pemasyarakatan. "Untuk itu, pihak-pihak terkait seperti departemen dan aparat penegak hukum juga mesti dilibatkan," katanya.
Selain itu, kata Arbab, pihaknya perlu mendapat masukan dari sudut pandang lain untuk lebih memperkaya pemikiran anggota legislatif. "Masukan yang disampaikan Napi kan baru satu sisi. Kita perlu juga masukan dari sudut pandang para penegak hukum," tuturnya. Yang jelas, menurut Arbab, Komisi III DPR akan serius menangani persoalan ini.
Pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Depkum HAM yang mengelola LP Cipinang dan Rutan Salemba pun mendukung paradigma yang diusung Napi. Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkum HAM DKI, Gusti Tamardjaja, pihaknya sebenarnya sudah memikirkan agar narapidana bisa menjalani setengah masa tahanannya di penjara dan setengahnya lagi di luar penjara. "Prinsipnya, semakin cepat tahanan dibina di luar penjara semakin baik, agar bisa kembali berbaur dengan masyarakat," ujarnya.
Jika selama masa pembinaan di luar penjara itu napi melakukan kejahatan lagi, dia bisa kembali ditahan dengan perkara pidana baru. "Praktek seperti itu sebenarnya sudah kami upayakan selama ini," kata Gusti. Untuk tahanan kelas B1 dengan masa tahanan lebih dari satu tahun, misalnya, proses asimilasinya dipermudah. "Jika sudah menjalani dua pertiga masa tahanan, bisa mendapat hak asimilasi," tuturnya.
Kini pihaknya sebenarnya juga telah memikirkan kemungkinan agar hak itu bisa pula berlaku bagi tahanan kelas B2A, yaitu narapidana dengan masa tahanan kurang dari satu tahun. Hanya saja, menurut Gusti, sebagai level pelaksana aturan, pihaknya memang masih terikat aturan hukum yang berlaku.
Karena itu, dia berharap ada perbaikan-perbaikan aturan hukum, sehingga pembinaan napi tidak harus selamanya dilakukan di dalam penjara. "Untuk soal itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada para pengambil kebijakan," kata Gusti.
M. Agung Riyadi [Nasional, Gatra Nomor 34 Beredar Kamis, 5 Juli 2007]